Jurnal Matin - Di sebuah sudut pemukiman padat, seorang ibu tunggal yang sehari-hari menggantungkan hidup dari jualan gorengan mendadak panik ketika anaknya terancam gagal melangkah ke perguruan tinggi. Penyebabnya santer dan seragam: nama keluarga mereka tiba-tiba melonjak ke kelompok desil tinggi dalam sistem pendataan pemerintah. Di atas kertas statistik, mereka mendadak dianggap "sejahtera", padahal dapur di rumah masih sering tidak ngebul. Sementara di lanskap yang sama, tidak sedikit warga dengan kondisi ekonomi jauh lebih mapan justru mulus menerima bantuan sosial.
Fenomena ketidakakuratan data desil ini bukan lagi sekadar isu teknis administratif, melainkan sudah menjadi persoalan kemanusiaan yang nyata. Desil yang pada dasarnya merupakan sistem pembagian tingkat kesejahteraan menjadi sepuluh kelompok relatif—di mana Desil 1 menandakan sepuluh persen kelompok paling miskin dan Desil 10 paling kaya—kini justru menyandera nasib rakyat kecil. Ketika indikator statistik dingin digunakan secara kaku sebagai hakim tunggal untuk menentukan siapa yang berhak menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, celah ketidakadilan sosial pun menganga lebar.
Sorotan tajam terhadap polemik ini salah satunya datang langsung dari jajaran legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, secara terbuka menyuarakan keprihatinannya atas karut-marut penetapan desil ini. Ia menegaskan bahwa masih sangat banyak ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, di mana masyarakat miskin dan anak-anak dari keluarga prasejahtera justru terancam terdepak dari hak pendidikan serta Bantuan Sosial hanya karena angka desil yang keliru. "Saya juga menerima banyak pengaduan terkait distribusi KIP Kuliah. Banyak calon mahasiswa yang datang dari keluarga miskin terancam gagal kuliah," ujar Esti mendesak agar Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah segera melakukan evaluasi mendasar terhadap metodologi pendataan tersebut.
Akar masalah dari ketidaktepatan sasaran ini bertumpu pada metode algoritma dan pengolahan data yang kaku. Pendataan sering kali terlalu mengagungkan indikator fisik seperti kondisi dinding rumah atau kepemilikan barang tertentu, tanpa membaca beban nyata pengeluaran keluarga, utang, maupun dinamika ekonomi yang berubah cepat. Ketika sebuah keluarga mengalami musibah atau pemutusan hubungan kerja, sistem pendataan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyesuaikan diri. Akibatnya terjadi lag atau jeda waktu yang merugikan rakyat, belum lagi jika ada perubahan metode pemeringkatan massal yang secara otomatis mengocok ulang posisi statistik warga tanpa ada perubahan kondisi ekonomi sama sekali di dunia nyata.
Membiarkan persoalan data desil ini berlarut-larut tanpa perbaikan hanya akan merusak kepercayaan publik dan memperlebar jurang ketimpangan. Sudah saatnya pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya penentu nasib warga, melainkan membuka ruang verifikasi lapangan yang lebih fleksibel dan partisipatif dengan melibatkan aparat tingkat desa atau kelurahan yang lebih paham kondisi riil masyarakat. Kebijakan publik yang berkeadilan harus diukur dari seberapa besar empati negara dalam melindungi rakyatnya, bukan dari sejauh mana sebuah baris tabel Excel terlihat rapi di atas kertas.
Penjelasan mengenai polemik kelayakan data desil ini dapat disimak lebih lanjut dalam liputan mengenai